Menteri Basuki Minta Percepat Rehabilitasi Bendungan Berusia 100 Tahun di Cikeusik
jpnn.com, KUNINGAN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta pengerjaan rehabilitasi Bendungan Cikeusik, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dipercepat.
"Tambah orang untuk pekerjanya agar lebih cepat selesainya mengantisipasi datangnya musim hujan dan risiko banjir," perintah Menteri Basuki melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).
Menteri Basuki juga menyampaikan Bendung Cikeusik yang telah berusia lebih 100 tahun tersebut memiliki peran penting untuk masyarakat dalam pertanian sejak zaman kolonial Belanda.
Rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan kemampuan layanan pengairan daerah irigasi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani di Kuningan, Jawa Barat.
"Untuk itu diperhatikan kualitasnya. Kerjakan yang benar, kualitas jangan dikurangi, karena ini infrastruktur air untuk irigasi penting buat masyarakat. Apalagi ini umurnya sudah 100 tahun lebih," kata Menteri Basuki lagi.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Ditjen SDA Kementerian PUPR Ismail Widadi mengatakan, Bendungan Cikeusik melengkapi daerah irigasi Cikeusik yang telah beroperasi beberapa tahun sebelumnya pada 1884.
"Dengan usia lebih dari 100 tahun tentu banyak terjadi kerusakan pada tubuh bendung maupun saluran irigasinya. Kegiatan rehabilitasi besar satu-satunya yang pernah dilakukan pada tahun 1978 lalu," kata Ismail.
Selanjutnya sejak 2012, menurut Ismail dilaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala bendung yang dilaksanakan BBWS Cimanuk-Cisanggarung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta rehabilitasi Bendungan Cikeusik dipercepat mengantisipasi datangnya musim hujan dan risiko banjir.
- Sumber Daya Air Bakal Jadi Prioritas Pembangunan IKN
- Menteri Basuki Sebut ASN Pindah ke IKN setelah Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini
- Pemerintah Siap Fungsikan Tol Bocimi ruas Cigombong-Cibadak Hari Ini
- Rencana Pindah ke IKN Juli, Menteri PUPR: Saya dan Istri Mau Duluan Sebelum Presiden
- Kementerian PUPR Mengalokasikan Rp 35,45 Triliun untuk IKN di 2024, Ini Perinciannya
- UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Cukup Satu Pintu, Termasuk soal PBG