JPNN.com 
Menteri Kelautan Disarankan dari Unsur AL
Rabu, 17 September 2014 – 07:57 WIB
Menteri Kelautan Disarankan dari Unsur AL
Termasuk mereview ulang tata perijinan sehingga perusahaan pelayaran diarahkan untuk melayani jalur-jalur yang dibutuhkan untuk mendukung program tol laut secara liner.
”Integrasi Transportasi perlu direncanakan segera karena angkutan laut umumnya dimiliki perusahaan swasta, pelabuhan dimiliki Pemerintah dan angkutan darat (diluar Kereta Api) dimiliki oleh swasta, sehingga tercipta integrasi sistem yang menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak perlu dilaksanakan segera,” pungkasnya. (ind)
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya memilih menteri maritim atau kelautan dari unsur angkatan laut yang memiliki track record bersih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib Pajak
- Ikatan Alumni Smandel Gelar Halalbihalal Bernuansa Betawi
- Besok, Presiden Jokowi akan Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
- Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini
- Pemprov Jateng Terima 55 Ribu Usulan Program dalam Musrenbang 2024
- Tutup MTQ ke-30 Tingkat Provinsi, Penjabat Gubernur Jateng Tergetkan Raih Lima Besar di Tingkat Nasional
