Mestinya Kepala BKN Berani Kasih Masukan ke Presiden soal PPPK dari Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dinilai amburadul. Semuanya serba instan tanpa perencanaan matang.
"Rekrutmen PPPK tahap satu sangat kental dengan kepentingan politis. Terlalu dipaksakan, tabrak aturan, dan akhirnya gagal," kata Bambang Riyanto, politikus Gerindra kepada JPNN, Selasa (9/4).
Mantan bupati Sukoharjo ini yakin, bawahan Jokowi pasti kalang kabut memenuhi keinginan atasannya karena bertabrakan dengan aturan. Contoh kecilnya soal penggajian yang sampai sekarang tidak tuntas dan menjadi penyebab banyak daerah belum mengumumkan hasil tes PPPK.
Sayangnya, para pejabat di kementerian/lembaga tidak memberikan masukan yang tepat bagi presiden.
BACA JUGA: Bisa Saja Honorer K2 Pendukung Prabowo Berubah Sikap sebelum 17 April
"Mestinya, kalau tahu presidennya tidak paham aturan penganggaran, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang harus tegas. Kasih masukan kepada presiden kalau itu salah. Yang terjadi kepala BKN kayak kerbau dicekok hidungnya, iya-iya saja," beber anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Ketidakberanian kepala BKN itu lanjutnya, membuat sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini sudah berjalan bagus menjadi amburadul. Perekrutan tanpa persiapan matang dan berdasarkan suka-suka.
Bambang Riyanto menilai kebijakan Presiden Jokowi soal rekrutmen PPPK dari honorer K2 tanpa perencanaan yang matang.
- 5 Permintaan Pimpinan Honorer & PPPK kepada Pemerintah, Semuanya Penting
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 Diprioritaskan
- 1,7 Juta Honorer jangan Yakin Dahulu Kantongi NIP PPPK 2024, Cermati Pernyataan BKN Ini
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Ada soal Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar, Honorer K2 Teknis Harap-Harap Cemas
- Honorer K2 Teknis Berharap Diangkat PPPK, Tak Masalah Masuk Formasi Lulusan SD