Minta DPR Tak Hambat Pemekaran Morowali Utara
Senin, 14 Januari 2013 – 18:41 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sri Indraningsih Lalusu mengaku bisa memahami sikap Komisi II DPR yang menunda agenda pembahasan pemekaran Morowali Utara dari Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun ia berharap penundaan itu tak berlangsung lama.
Sri yang tergabung dalam Tim 9 DPRD Sulteng mendatangi Komisi II DPR di di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/1), guna mendesak realisasi pemekaran Morowali Utara. Menurutnya, warga di Morowali Utara sudah menggelar aksi untuk mendesak DPR terus melanjutkan pembahasan salah satu salon daerah otonom baru (DOB) di Sulteng itu.
"Dari sejumlah spanduk yang dibawa aksi demo terdapat berbagai pernyataan yang intinya mendesak Komisi II DPR tetap melanjutkan pembahasannya serta mengecam berbagai pihak hingga terhentinya pembahasan DOB Morowali Utara di DPR. Karena itulah, kami Tim Sembilan DPRD Sulawesi Tengah mendatangi Komisi II DPR minta penjelasan resmi soal penundaan pembahasan itu," kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Sri mengaku dapat memahami sikap hati-hati Komisi II DPR terkait rencana pemekaran Morowali Utara. Namun demikian Komisi II DPR diharapkan tetap meminta klarifikasi ke pihak di Morowali, terutama surat dari Bupati Morowali yang menyebut adanya sengketa antara dua kecamatan yang berebut calon ibu kota Kabupaten Morowali Utara.
JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sri Indraningsih Lalusu mengaku bisa memahami
BERITA TERKAIT
- Begini Kronologi Kecelakaan Ambulans dan Truk Gandeng di Tol Batang-Semarang
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan