MP BPJS Desak BPJS Tindak Tegas RS Bandel

Ia menambahkan bahwa setidaknya ada sejumlah problem mendasar dalam masalah pelayanan BPJS yakni Sosialisasi yang dinilai masih kurang sehingga mengurangi pemahaman masyarakat tentang teknis tata kelola klaim, data faskes dan RS mitra BPJS, pelayanan RS mitra BPJS yang masih buruk serta minimnya perlibatan masyarakat dalam program BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Kepala Divre III BPJS Kesehatan Erna Wijaya Kesuma yang hadir sebagai pembicara forum tersebut mengatakan BPJS kesehatan menyiapkan dua sanksi. Pertama, peserta penunggak dilarang menggunakan layanan BPJS kesehatan dalam jangka waktu 45 hari usai pelunasan tunggakan.

Kedua, bila tetap digunakan, maka akan dikenai denda pelayanan sebesar 2,5 persen dari diagnosis akhir. Besaran denda tersebut akan dibebankan pada mereka yang menggunakan layanan BPJS kesehatan untuk layanan rawat inap. Sementara, layanan rawat jalan tetap akan free. Kalau untuk rawat inap kena denda pelayanan.

“Ini untuk mengajarkan masyarakat agar selalu taat dalam membayar iuran. Sehingga, bisa bersama-sama saling membantu,” katanya.
Masri selaku kepala bagian pemasaran BPJS ketenagakerjaan yang turut hadir dan menyambut positif program MP BPJS sebagai penggerak jamsos nasional.

“MP BPJS harus mampu memanfaatkan momentum program peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Masri.

Masri menambahkan, MP BPJS merupakan mitra strategis bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan cakupan kepesertaan.(fri/jpnn)