JPNN.com

Mufti Anam Tak Bisa Bayangkan Pusingnya Tiko dan Budi Membantu Erick Thohir

Selasa, 18 Februari 2020 – 22:36 WIB Mufti Anam Tak Bisa Bayangkan Pusingnya Tiko dan Budi Membantu Erick Thohir - JPNN.com
Mufti Anam. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyarankan agar Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko, maupun Wakil Menteri BUMN lainnya, yaitu Budi Gunadi Sadikin tidak merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.

Diketahui Tiko telah diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar, Selasa (18/2).

”Saya menyarankan, lebih baik wamen BUMN tidak menjadi komisaris BUMN. Karena jabatan wamen dan komisaris sama-sama beratnya. Jika Pak Wamen bisa fokus sebagai wamen tanpa dibebani tugas sebagai komisaris, pasti akan menjadi tim yang dahsyat di bawah komando Pak Erick Thohir untuk membawa terbang BUMN ke kancah dunia,” ujar Mufti Anam.

Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin adalah Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), sedangkan Kartika adalah Komisaris Utama BRI. Sebelum menjabat Komut BRI, Tiko juga Komut PT Bank Mandiri Tbk.

Mufti mengatakan, tugas wamen dan komisaris sama-sama berat. Budi Gunadi sebagai wamen BUMN I membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media.

Adapun Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjoo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan. Jika ditotal, Budi dan Tiko membina ratusan BUMN.

”Saya tidak bisa membayangkan pusingnya Pak Budi dan Pak Tiko. Beliau membina begitu banyak BUMN, kemudian mengoordinasikan internal kementerian, belum lagi tugas-tugas insidentil yang relevan, masih juga harus disibukkan sebagai komisaris di BUMN raksasa semacam Pertamina dan BRI,” ujar Mufti.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, jabatan wamen dan komisaris BUMN mengandung konsekuensi yang tidak ringan, khususnya dalam hal tanggung jawab publik untuk mengoptimalkan sumberdaya negara bagi kesejahteraan rakyat.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...