Mulyanto Minta Pemerintah Tidak Cabut Kebijakan DMO CPO
Menurut dia, jangan sampai kebijakan tersebut menyebabkan lonjakan harga migor dan memicu inflasi, sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha migor, dan ketimbang masyarakat umum.
Menurut Mulyanto, komoditas migor termasuk bahan makanan pokok yang bersifat strategis, karena dibutuhkan masyarakat luas, sehingga tidak boleh dibiarkan seratus persen dikendalikan pasar.
"Pemerintah tidak cukup bekerja berbasis 'imbauan' tetapi harus 'hadir' mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya," katanya.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara produsen migor terbesar di dunia, sangat paradoks apabila komoditas migor menjadi barang yang langka dan harganya melonjak tinggi. (jpnn)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas crude palm oil (CPO).
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, DPR: Indikator Rentannya Kualitas Pendidikan di Indonesia
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Kejagung Mendakwa 5 Perusahaan dalam Grup Wilmar Telah Merugikan Negara Rp12,3 T
- Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan Ini