Nama-nama Honorer K2 Bodong Diserahkan ke Pemkab
"Surat pernyataan itu akan efektif dan secara alamiah akan menyeleksi siapa saja pejabat-pejabat atau kepala sekolah di Dharmasraya yang secara sengaja ikut memalsukan SK tenaga honorer tersebut," tegas Yunafri.
Ombudsman juga menyerahkan 50 nama-nama CPNS yang lulus yang diduga melakukan pemalsuan SK pengangkatan honorer untuk diverifikasi.
"Ombudsman akan terus mengawal proses ini. Harus dipastikan tak ada satu pun CPNS yang dikeluarkan atau diuruskan pemberkasan NIP-nya, sementara data dan persyaratannya tidak sah. Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian harus berhati-hati, tantangannya adalah sanksi administratif dan pidana," tandas Yunafri.
Secara administratif, tegas Yunafri, pejabat atau atasan langsung dari honorer yang terlibat melakukan pemalsuan data, dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ketika dikonfirmasi kepada Kepala BKD Dharmasraya Jhoni Zubair ke nomor ponsel 081363262XXX tadi malam, tak kunjung aktif. (bis/sam/jpnn)
PADANG - Selain mendatangi Mapolres Dharmasraya, Jumat (11/4), Ombudsman Sumbar juga bertemu dengan Kepala BKD Pemkab Dharmasraya Joni Zubair dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dua Anak Perempuan Tenggelam saat Berenang di Sungai Enim
- Peduli Pendidikan, Polres Inhu Bangun MCK dan Pojok Baca di SD Marginal Rakit Kulim
- Penyelundupan 2.540 Ekor Burung Melalui Pelabuhan Bakauheni Digagalkan
- Ada Honorer Hampir Punya SK PPPK, tetapi Dicoret BKN, Alasannya Jelas
- DIY Usulkan 354 Formasi CPNS dan 2.590 PPPK 2024, Begini Penjelasan Amin Purwani
- Dihantam Gelombang, Kapal Bermuatan Sembako Tenggelam di Perairan Kepulauan Meranti