NasDem Nilai Rencana Heru Pajaki Pengendara Merugikan Masyarakat, Tiru saja Anies
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP).
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana tersebut justru dianggap merugikan masyarakat.
Padahal, infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ucap Okky, Rabu (11/1).
Anggota DPR dua periode itu menyebutkan jalan berbayar akan berdampak kepada masyarakat yang setiap harinya melewati 25 jalan tersebut.
“Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," tuturnya.
Menurut dia, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
Okky lalu meminta Heru untuk melanjutkan program mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengintegrasikan transportasi umum.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana itu justru dianggap merugikan masyarakat.
- Gugatan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud ke MK Soal Diskualifikasi Prabowo-Gibran Dinilai Mustahil
- Cara Heru Budi Atasi Banjir Jakarta, Bangun Waduk hingga Pompa
- Meriahkan Ramadan, Sahabat Abraham Bagikan 18.000 Takjil di Jakarta Pusat dan Selatan
- Masuk Bursa Bacagub DKI Jakarta, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri
- Tak Seperti Anies, Heru Budi Mampu Lanjutkan Warisan Jokowi di Jakarta
- Bicara di MK, Anies Blak-blakan Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil