NasDem Nilai Rencana Heru Pajaki Pengendara Merugikan Masyarakat, Tiru saja Anies

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP).
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana tersebut justru dianggap merugikan masyarakat.
Padahal, infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ucap Okky, Rabu (11/1).
Anggota DPR dua periode itu menyebutkan jalan berbayar akan berdampak kepada masyarakat yang setiap harinya melewati 25 jalan tersebut.
“Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," tuturnya.
Menurut dia, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
Okky lalu meminta Heru untuk melanjutkan program mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengintegrasikan transportasi umum.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan rencana itu justru dianggap merugikan masyarakat.
- Telkom Siap Gelar Digiland 2025 Seusai dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
- Legislator Tak Setuju Satgas PHK Prabowo Mengambil Alih Tugas Kemenaker
- Terungkap Fakta Mengejutkan soal Gerai Miras di Kartika One Hotel
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Gegara Gerai Miras, Warga Kampung Sawah Ancam Geruduk Kartika One Hotel
- Sahrin Hamid: Gerakan Rakyat Jaktim Wajib Dukung Program Prorakyat Pramono-Doel