Rapat Paripurna Membahas RAPBN 2022
Nevi Zuairina Perjuangkan Anggaran untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data

“Ini artinya baru 13 persen dari total 64 juta pelaku UMKM, masih sangat kecil," jelas Nevi.
Nevi merujuk pada Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, dimana ada pengaturan kebijakan 40% belanja barang dan jasa pemerintah diperuntukan bagi UMKM.
Amanah UU Cipta kerja, harus dioptimalkan khususnya di masa pandemi ini. Belanja barang dan jasa BUMN bisa melibatkan UMKM, sehingga UMKM masuk dalam rantai pasok bagi industri di BUMN dan perusahaan swasta.
Menurut Nevi, ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kukuh, ke depannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM.
UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM.
“Selain itu, pertumbuhan UMKM baru juga diharapkan dapat makin tumbuh dan berkembang lebih banyak secara kuantitas," pungkas Nevi Zuairina.(jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Nevi Zuairina memperjuangkan alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya dibahas di rapat Komisi IV DPR.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Prabowo Bakal Digitalisasi Sekolah, Siswa Bisa Belajar Dari Layar Televisi
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Promosikan Hasil Riset GRS BPDP, AII: Bisa Dihilirisasi Petani dan UMKM
- Telkom Siap Gelar Digiland 2025 Seusai dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
- Mantap! 2 UMKM Binaan Bea Cukai Nunukan Sukses Ekspor Produknya ke Malaysia
- GCG dan Digitalisasi Jadi Kunci BUMD Makin Berkembang