New Normal di Indonesia: Kasus Penularan Naik, Tes Corona Jadi Ladang Bisnis

Pandu Riono berpendapat, pendekatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas selama ini tidak tepat, sehingga sebaiknya penanganan COVID-19 dikembalikan ke sistem penyelenggara pemerintahan.

Butuh 'keterbukaan dan ketegasan' pemerintah

"Presiden yang memimpin langsung, kemudian semua Kementerian bergerak sesuai tupoksinya," kata Pandu.

Pandu mencontohkan, dalam kasus rapid test, Gugus Tugas mungkin bisa membuat regulasi, tapi tidak bisa mengontrol kualitas rapid test di Indonesia.

"Yang punya sistem dan bisa mengontrol sesuai tupoksi semua alat kesehatan di Indonesia itu Kemenkes," jelasnya.

Sementara Alvin Lie menilai, karena presiden sudah mencanangkan pandemi ini sebagai kondisi bencana dan kedaruratan nasional, presiden harus langsung menjadi penanggungjawabnya.

"Perkara Presiden mau membentuk task force, itu sifatnya hanya membantu, tapi penanggungjawabnya harus presiden karena ini isu nasional, bukan sektoral lagi."

"Contohnya, kebijakan ekonomi saja, kan nggak mungkin ditangani Gugus Tugas," tambah Alvin.