Nizar Kecam Cara Kumpulkan Dana untuk Silatnas Honorer K2

jpnn.com, JAKARTA - Juru kampanye nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Moh Nizar Zahro mengkritik keras pungutan uang iuran dari honorer K2 untuk mengikuti acara silaturahmi nasional (Silatnas) dengan Presiden Joko Widodo, yang belum tempat dan tanggalnya.
Adanya dugaan pungutan ini sebelumnya diungkap Koordinator Honorer K2 Sumatera Utara Andi Subakti. Dia mengatakan sejumlah anggotanya melaporkan dimintai uang Rp 500 ribu per orang.
Disebut-sebut di acara Silatnas itu akan diumumkan terbitnya Keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
BACA JUGA: Pengumuman Kelulusan Tes PPPK Memang Tidak Bersamaan
"Meminta iuran seperti ini sudah masuk kategori pungutan liar dan ini sungguh memalukan. Bukan hanya merampas hak warga tetapi telah merampok warga," ucap Nizar di Jakarta, Selasa (12/3).
Politikus Senayan ini menegaskan, Fraksi Gerindra di DPR tidak pernah lelah untuk selalu memperjuangkan hak-hak honorer K2 untuk menjadi ASN.
"Saya prihatin malah mereka dijadikan lahan pungutan liar hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, dengan embel-embel acara yang tidak lain hanya untuk menaikkan elektabilitas," tutur anggota Komisi XI DPR ini.
BACA JUGA: Mustahil Bulan Ini Terbit Keppres Pengangkatan Honorer K2 jadi PNS
Legislator asal Madura ini menambahkan, persoalan itu juga disebabkan ketidakjelasan sikap pemerintah tentang penyelesaian masalah honorer K2 secara menyeluruh. Sehingga, muncul lah praktik liar di kalangan bawah.(fat/jpnn)
Para honorer K2 dimintai sejumlah uang untuk biaya penyelenggaraan Silatnas dengan Presiden Jokowi.
- 5 Berita Terpopuler: Persaingan PPPK Tahap 2 Ketat, Ketua Forum Honorer Menolak Tegas, Maksudnya Apa?
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak
- CPNS & PPPK Tahap 1 Semringah, SK ASN di Tangan, Semua Honorer K2 Terakomodasi
- Waduh, Oknum Mengaku Letkol Teddy Tawarkan Kelulusan PPPK Instan ke Honorer K2
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Surat Kemendagri & KepmenPAN-RB Jadi Senjata Honorer R2/R3 Diangkat PPPK Paruh Waktu, Faktanya?