JPNN.com 
Ormas di Depok, Kontrol Sosial atau Kekuatan Dekstruktif?
Oleh: Jessicha Camelita - Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)
Di berbagai daerah, termasuk Depok, ormas sering kali berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dengan memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ada lima ormas di Depok yang membuat aliansi dan menyebut dirinya Pandawa Lima.
Sebutan yang mengacu pada epos Mahabrata, Pandawa Lima, sebagai simbol perlawanan terhadap angkara murka.
Syahdan, kritik yang disampaikan Ormas sering kali dinilai lebih mendiskreditkan pemerintah daripada memberikan solusi konkret.
Misalnya, dalam aksi-aksi yang terjadi di Depok, beberapa kelompok ormas turun ke jalan dengan tuntutan yang menekan kebijakan pemerintah kota, tetapi tanpa menawarkan alternatif yang jelas.
Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah kritik tersebut benar-benar bertujuan untuk perbaikan atau hanya menjadi alat tekanan politik?
Menurut Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok Trisno NKP, ormas memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan etika yang sesuai.
“Kami tidak menentang kritik terhadap pemerintah, tetapi hendaknya kritik itu membangun dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Dalam beberapa dekade terakhir, peran ormas yang kerap menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah, kian sentral dalam praksis politik kekuasaan.
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- 3 Anggota Ormas Sok Jagoan Jadi Tersangka Kasus Pemerasan
- BG Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Ormas Bermodus Premanisme
- Pabrik BYD Belum Beroperasi Secara Aktif, Tetapi Sudah Diganggu Ormas
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
