Pakar Hukum Pidana Menilai Pasal Kontroversial di UU Kejaksaan Perlu Dikaji Ulang

Terakhir, ada Pasal 35 huruf G terkait Koordinasi, Pengendalian, dan Penuntutan Sejak Lidik.

Dia menolak adanya perluasan kewenangan kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Terkait berbagai pasal kontroversial itu, Abdul Fickar menekankan perlunya revisi dan evaluasi mendalam agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Kejaksaan perlu fokus pada tugas inti sebagai penuntut umum dan eksekutor, tanpa mengambil alih peran instansi lain,” pungkas Abdul Fickar. (mcr4/jpnn)