Panglima TNI Diminta Bertanggung Jawab Atas Insiden Helikopter Jatuh di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI diminta bertanggung jawab terhadap Heli MI-17/Sukhoi yang jatuh di Papua pada 28 Juni lalu. Permintaan tersebut disampaikan mantan Pangdam Cenderawasih Mayjen (Purn)  Christian Zebua seperti dilansir dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin.

Menurur Zebua, semua penggunaan kekuatan prajurit dan peralatan TNI untuk operasional, di bawah kendali dan tanggung jawab penuh Panglima TNI. Belum ditemukannya helikopter MI-17 Sukhoi yang hilang beberapa waktu yang lalu di Papua, merupakan tanggung jawab Hadi Tjahjanto.

“Secara struktural, tanggung jawab operasional alutsista, hilangnya heli MI-17 sepenuhnya di bawah kendali Panglima TNI dengan Mayjen Marzuki selaku Pangkoops Pinangsiri. Dengan demikian Panglima TNI dan Pangkoops Marzuki harus bertanggung jawab. Sedangkan Pangdam Cenderawasih tidak bisa diminta bertanggung jawab terhadap kegagalan Operasi di Papua tersebut karena hanya mengemban fungsi Pembinaan Kekuatan," paparnya.

Kegagalan Panglima TNI dalam operasi di Papua tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan hanya alutsista berupa Heli MI–17, tetapi sudah begitu banyak prajurit yang menjadi korban.

Menurut Zebua yang telah malang melintang di Papua, Panglima TNI tidak bisa diam begitu saja. Panglima TNI tidak bisa main-main dalam menjalankan tugasnya selaku Panglima TNI.

Panglima TNI harus ada kesungguhan dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Kalau dirasa kurang mampu, sebenarnya masih banyak perwira tinggi TNI yang mampu memimpin TNI.

Dia menegaskan dalam Doktrin TNI, seluruh operasi TNI, menyangkut seluruh kebijakan operasional TNI merupakan tanggung jawab  Panglima TNI selaku Pengguna Kekuatan (The Use of Military Forces).  Tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pimpinan. Tidak ada prajurit  yang harus dikorbankan, yang harus berkorban adalah Komandan. 

Menurutnya, mulailah menjadi tentara profesional, terutama di level unsur pimpinan. Bagi yang di luar institusi militer baik yang sedang menjabat atau tidak, harus memahami tupoksi. Perwira TNI harus belajar untuk berani memikul tanggung jawab bukan mendistribusikan tanggung jawab, bahkan berani mundur kalau memang terbukti tidak mampu.