Panglima TNI Prediksi Papua Rawan Konflik saat Pilkada Serentak 2020
jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan persiapan bantuan pengamanan Pilkada Serentak 2020. Pilkada itu akan digelar di 270 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu mengatakan, potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.
"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” kata Hadi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).
Menurut Hadi, hal itu berdasar pengalaman kegiatan pada pilkada, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden sebelumnya. Karena itu, Hadi menegaskan, perlu diantisipasi. “Kami antisipasi betul sehingga bisa memitigasi kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.
Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada 1 Oktober 2019 sampai 23 September 2020. Dia mengatakan, sebagaimana pilkada serentak sebelumnya, TNI akan dilibatkan dalam pengamanan dalam setiap tahapan yang ada.
Hadi mengatakan, guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
“Pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri,” kata Hadi. (boy/jpnn)
Daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang saat Pilkada 2020 adalah Papua.
Redaktur & Reporter : Boy
- Animo Pendaftar Casis Bintara Polri di Polda Papua Tinggi, Begini Penjelasan Kombes Sugandi
- Profil Paulus Waterpauw, Tokoh Besar yang Masuk Bursa Calon Gubernur Papua
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- PBD Gelontorkan Rp 100 M untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Harapkan Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini