Senin, 21 Mei 2018 – 15:52 WIB

Partai Buruh Ancam Tolak Dukung UU Intervensi Asing

Selasa, 06 Februari 2018 – 22:00 WIB
Partai Buruh Ancam Tolak Dukung UU Intervensi Asing - JPNN.COM

Partai Buruh Australia mengatakan, pihaknya tidak akan mendukung undang-undang intervensi asing yang diusulkan pemerintah Koalisi kecuali jika ada perlindungan memadai bagi wartawan, sembari mengecam potensi dampak undang-undang tersebut terhadap media nasional.

Poin kunci:

  • Perundang-undangan intervensi asing akan memperluas definisi praktik spionase mencakup penerimaan informasi rahasia
  • Perusahaan media mengemukakan kekhawatirannya bulan lalu bahwa RUU ini bisa membuat wartawan dipenjarakan "karena melakukan pekerjaan mereka"
  • Pemimpin Oposisi Australia, Bill Shorten, mengatakan tanpa perlindungan bagi wartawan, Partai Buruh tidak akan mendukung legislasi ini

Keprihatinan serius telah diajukan mengenai undang-undang tersebut, yang dapat membuat jurnalis menghadapi hukuman bertahun-tahun di penjara karena menerima informasi rahasia.

Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengatakan bahwa kebebasan media adalah "yang terpenting dalam demokrasi kita".

"Jika undang-undang ini tidak melindungi jurnalis dengan baik dalam pekerjaan mereka, Pemerintah perlu memperbaiki kesalahannya," kata Bill Shorten dalam sebuah pernyataan.

"Saya tidak akan mendukung undang-undang yang menjadikan wartawan dipenjara hanya karena mereka melakukan pekerjaan mereka.”

"Saya tidak yakin apakah ini adalah rancangan yang ceroboh atau sengaja dirancang oleh Pemerintah untuk mengurangi kebebasan media."

Pada hari Senin (5/2/2018), Jaksa Agung Christian Porter mengakui ada kekurangan dalam undang-undang tersebut, dan mengatakan bahwa Pemerintah perlu memperbaiki definisi luas dari spionase.

"Saya pikir ada beberapa area di mana perbaikan nyata dapat dilakukan pada penyusunan rancangan UU itu," kata Porter.

Bulan lalu, 15 organisasi media membuat usulan bersama ke sebuah komite penyelidikan parlemen yang memeringatkan bahwa undang-undang intervensi asing ini dapat merongrong kebebasan pers.

Pengajuan tersebut mengklaim bahwa undang-undang keamanan yang berlaku saja telah merusak kemampuan media untuk membuat warga Australia terus mendapatkan informasi mengenai masalah nasional.

Perusahaan - termasuk ABC, Fairfax dan News Corp – memeringatkan undang-undang yang diusulkan akan mengkriminalisasi semua langkah pelaporan berita dan menempatkan jurnalis dalam "risiko signifikan" untuk dipenjarakan karena memiliki informasi terkait kepentingan publik.

"Hasilnya adalah pemeriksaan yang adil dan pemberitaan terkait kepentingan publik akan semakin sulit dan ada risiko nyata bahwa wartawan dapat dipenjarakan karena melakukan pekerjaan mereka," kata masukan tersebut.

Perusahaan media berpendapat bahwa undang-undang yang diusulkan terlalu luas dan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi para jurnalis.

Mereka memeringatkan bahwa sebuah ketentuan yang melarang wartawan untuk memberikan "dukungan atau sumber daya" kepada intelijen asing dapat membatasi kemampuan pers untuk melaporkannya secara adil.

Pada hari Senin (5/2/2017), Jaksa Agung Christian Porter mengatakan bahwa beberapa masukan yang dia dengar “menyangkut beberapa area di mana menurut pandangan pribadi saya, ada perbaikan yang bisa dilakukan".

Dampak potensial dari undang-undang tersebut kembali menjadi sorotan pada minggu lalu, ketika ABC mengungkapkan ‘Arsip pemerintah - ribuan dokumen rahasia dan sangat rahasia yang diperoleh lembaga penyiaran publik tersebut menyusul terjadinya blunder keamanan nasional yang serius.

Dokumen-dokumen yang dipegang oleh Departemen Perdana Menteri dan Kabinet itu, ditinggalkan di dua lemari arsip yang dijual di sebuah toko furnitur bekas pemerintah di pinggiran kota Canberra.

Seorang pelanggan yang penasaran membeli lemari arsip itu, dan menemukan kumpulan informasi yang mencakup lima pemerintahan berturut-turut sampai tahun 2014.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

 
SHARES
Komentar