Pasal 'Lapindo' di UU APBNP 2012 Digugat ke MK
Selasa, 29 Mei 2012 – 20:02 WIB
Lantas mengapa gugatan baru didaftarkan saat ini? Ia beralasan, selama ini ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo tidak dimasukkan dalam UU APBN.
“Walapun sejumlah pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo telah dikucurkan sejak 2006, tapi tidak pernah ditetapkan dalam undang-undang, tapi sekarang dimasukkan secara eksplisit,” terangnya.(ras/jpnn)
JAKARTA - Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang (UU) APBN-P 2012 hasil revisi dari UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 digugat ke Mahkamah Konstitusi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana Usul Tiap Negara Bikin Omnibus Law Tentang Air
- Ditjen Diktiristek Tampilkan Ratusan Karya Seni Visual, Indah & Menarik
- KKN Universitas Bhayangkara dan Desa Sriamur Bersinergi Cegah Kenakalan Remaja
- Jaksa Didesak Tuntut Maksimal Para Terdakwa Dugaan Korupsi Tol MBZ
- Terima TPP Rp 500 Ribuan, Guru di Yogyakarta Minta Pemerintah Lebih Adil
- Jokowi Bakal Langsung ke Lokasi Bencana Galodo Sumbar