JPNN.com 
Pembelaan Misbakhun untuk Komisi XI DPR soal Batalnya Raker dengan Menkeu
Saat Komisi XI DPR menggelar rapat internal, tutur Misbakhun, memutuskan untuk menghadirkan pimpinan lainnya untuk memimpin rapat kerja dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, setiap sekretariat Komisi XI DPR menyampaikan setiap perkembangan dengan sangat baik kepada penghubung dan protokol Kementerian Keuangan.
Misbakhun menjelaskan, aturan dalam UU MD3 yang mensyaratkan rapat komisi harus dihadiri minimal dua orang pimpinan justru untuk memperkuat legitimasi atas persetujuan yang diberikan DPR Kementerian Keuangan. "RKAKL Kementerian Keuangan anggarannya mencapai Rp 44 triliun lebih dan besarnya PMN untuk BUMN Kemenkeu mencapai Rp 54 triliun lebih," sebutnya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, rapat kerja pada Jumat (6/9) merupakan kelanjutan dari rapat kerja sebelumnya yang dilakukan secara maraton hingga dini hari. "Pembatalan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu juga bukan kejadian pertama," katanya.(ant/jpnn)
Misbakhun merasa perlu membela Komisi XI DPR dari pemberitaan tentang pembatalan rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani untuk membahas RKAKAL.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Versi IndoStrategi, Abdul Mu'ti Jadi Menteri dengan Nilai Performa Tertinggi
- FREN dan XL Axiata Merger, Pemegang Waran Dopur Eduardus Sambangi Komisi XI DPR, Ada Apa?
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat
- Tak Risau, Sri Mulyani Sebut Rupiah Sejalan dengan Perekonomian Domestik
- Loyal demi Negeri, Misbakhun Batal Ikut Maraton di AS
- Peredaran Rokok Polos Gerus Penerimaan Negara, Komisi XI DPR Berkomitmen Lakukan Hal Ini
