Pembubaran Satgas Kontra Produktif
Kamis, 27 Januari 2011 – 03:03 WIB
Rusli menegaskan, sangat tidak rasional jika SBY mengevaluasi Satgas hanya berdasarkan pada testimoni Gayus setelah jatuhnya usai vonis di pengadilan. Sebab, testimoni itu belum tentu benar. Pernyataan Gayus itu juga sulit dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.
Baca Juga:
“Persoalan Gayus adalah persoalan keadilan, bukan hanya sekadar citra. Ketika Satgas dikorbankan karena tarikan politik, tentu anggapan masyarakat bahwa Satgas hanya sebatas pencitraan politik SBY sulit dibantah,” kata mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini.
Rusli percaya, kalau SBY tetap mendukung Satgas secara penuh untuk menuntaskan masalah mafia hukum dan perpajakan, maka kepercayaan masyarakat dengan sendirinya akan kembali pulih. Sebab, hal itu membuktikan kalau presiden tidak tebang pilih dalam pemberantasan mafia hukum. Semua harus dibabat, tidak terkecuali rekan dalam koalisi yang punya kekuatan politik besar juga harus dibabat kalau memang terbukti bersalah. “Jadi, tidak ada alasan rasional presiden mengganti personil Satgas,” tandasnya.
Sementara Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengusulkan agar Satgas dievaluasi merupakan sikap yang kontra-produktif dengan upaya pemberantasan mafia hukum.
JAKARTA – Desakan agar Presiden SBY segera mengevaluasi Satgas Pemberantasaan Mafia Hukum (PMH) agaknya tidak akan mungkin dilakukan.
BERITA TERKAIT
- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Ungkap Tantangan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2024
- Polresta Palangka Raya Usut Penyebab Kebakaran di Permukiman Padat Penduduk
- Anggota Dewas KPK Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Kasusnya
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Kabupaten Malang, Warga Diminta Waspada
- Siap-siap! TASPEN Bakal Salurkan Gaji Ke-13, Catat Tanggalnya
- Lemkapi Yakin Polri akan Menuntaskan Kasus Vina Cirebon dalam Waktu Dekat