JPNN.com 
Pembukaan Ekspor Batu Bara Diprotes, PKS Minta Pengusaha Nakal Kena Sanksi Tegas
Politikus PKS itu menilai kebijakan menarik dana kompensasi ekspor tidak efektif. Sebab, nilai kompensasi yang harus dibayar pengusaha tidak seberapa besar.
Akibatnya banyak pengusaha nakal yang lebih memilih mengekspor daripada memenuhi ketentuan DMO.
Bagi mereka, kata Mulyanto, keuntungan ekspor masih lebih besar daripada nilai kompensasi yang harus dibayarkan
"Bukan dengan memungut biaya kompensasi yang tidak seberapa. Ini membuat mereka lebih memilih ekspor dan membayar kompensasi. Karena lebih menguntungkan," imbuh Mulyanto.
Pemerintah sebelumnya menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara selama sebulan penuh pada 1-31 Januari 2022. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kondisi pasokan dan persediaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap kini semakin membaik.
"Terhitung sejak 1 Februari 2022, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali ekspor batu bara," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Ridwan menegaskan izin ekspor diberikan kepada pengusaha tambang yang telah memenuhi kriteria. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah kembali terapkan larangan ekspor batu bara.
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- Hasnu Ibrahim Gagas Percepatan Industri Perikanan Nasional di Kongres PMII XXI
- Amankan Listrik di Momen Iduladha, PLN Tetapkan Masa Siaga 3 Hari
- PLN Indonesia Power Suplai Kebutuhan Listrik di Ambon dengan Pembangkit Apung
- Aktivis Lingkungan Memprotes Tambang di Musi Rawas Utara
- WIUPK Ormas Keagamaan tak Perlu Jadi Polemik di Tengah Masyarakat
- Kementan Gelar Acara Internasional di Jakarta, Peluang Bagi Produk Hortikultura Indonesia
.jpeg)
