Pemerintah Diminta Waspadai Efek Domino Kenaikan Harga Minyak Dunia

Sementara itu, Rita Juwita Sari mengungkapkan setiap kenaikan US1 Dolar harga minyak dunia akan berdampak pada besaran subsidi energi yang harus ditanggung oleh APBN. Padahal saat ini terjadi kenaikan hampir US60 dolar per barrel harga rata-rata minyak dunia jika dibandingkan sebelum masa pandemic Covid-19.

“Situasi yang tak dapat terhindarkan adalah selain bertambahnya beban APBN adalah kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan mengerek harga berbagai kebutuhan pokok, baik karena meningkatnya ongkos produksi maupun tingginya biaya distribusi,” katanya.

Politikus PKB ini menilai saat ini menjadi momentum tepat bagi pemerintah agar benar-benar serius menyiapkan energi baru terbarukan. Meskipun investasi untuk sektor ini mahal namun dalam jangka Panjang, energi baru terbarukan bisa menjadi penyelamat memenuhi kebutuhan energi di tanah air.

“Indonesia mempunyai sangat besar dalam bidang energi baru terbarukan ada energi surya, geothermal, air, hingga angin. Semua potensi energi ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi kita di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Chairperson Indonesia Indonesian Petroleum Association Ali Nasir mengungkapkan jika Migas masih akan mendominasi bauran energi Indonesia bahkan dunia hingga 30-50 tahun ke depan. Fenomena ini menurutnya harus ditindaklanjuti dengan meningkatkan iklim investasi di hulu migas.

“Satu-satunya cara mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor migas adalah meningkatkan produksi dalam negeri. Maka harus diciptakan iklim kondusif bagi investasi hulu migas sehingga bisa menarik minta investor,” ujarnya.

Ali Nasir mengatakan ada tiga pilar investasi yang harus dipenuhi agar tercipta iklim kondusif bagi investasi di hulu migas. Tiga pilar tersebut adalah adanya ketersediaan sumber-sumber migas, adanya fiscal terms yang mendukung investasi dalam bentuk keringanan pajak, maupun kepastian hukum atau legal stability.

“Pilar pertama adalah sesuatu yang given, sedangkan pilar kedua dan ketiga tergantung kita karena itu adalah domain kita apakah mau menginisiasi adanya kemudahan fiscal maupun menciptakan kepastian hukum dalam mendukung investasi di hulu migas,” katanya.