Pemerintah Harus Memperkuat Isu Ini untuk Kesejahteraan

Pemerintah Harus Memperkuat Isu Ini untuk Kesejahteraan
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin. Foto: Dok. FPKS DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin menyoroti pidato Presiden RI yang telah dilantik pada 20 Oktober lalu khususnya pada poin inovasi yang akan dilakukan. Namun, penguatan penyediaan energi dan lingkungan hidup tidak disinggung sehingga dapat menjadi sebuah titik awal kelemahan pengelolaan negara.

Menurut legislator Sulawesi Selatan II ini, sudah berpuluh tahun sejak reformasi, persoalan pangan dan energi menjadi isu utama di setiap awal tahun. Bergantinya presiden setelah Soeharto lengser yang dilanjutkan Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi, pemerintahannya selalu mengeluhkan beban subsidi energi menjadi persoalan pelik keuangan negara.

Tahun 2019, menurut Akmal, realisasi subsidi energi per Agustus mencapai Rp103 triliun, 46 persen dari Pagu APBN. Sedangkan subsidi non-energi termasuk pangan pada APBN 2019 tercatat Rp64,3 trilun. Namun semua upaya yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sehingga stagnan pada angka 5 persen.

“Saya melihat pemerintah perlu ada konsentrasi lebih terkait masalah lingkungan dan energi ini. Kebakaran hutan dan lahan, Subsidi BBM, anomali iklim, emisi karbon, yang berdampak pada persoalan pangan, kesehatan hingga kesejahteraan menjadi sangat perlu untuk menjadi perhatian,” kata Akmal yang juga anggota Badan Anggaran DPR periode 2014-2019.

Anggota Fraksi PKS ini membandingkan fokus APBN 2020 dengan fokus pidato presiden. Keduanya ada 5 fokus. Pada APBN 2020, fokusnya adalah Pertama, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial; Kedua, pengembangan infrastruktur; Ketiga, pemberian insentif perpajakan; Keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa; dan Kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan.

Sedangkan fokus pidato presiden menyampaikan fokus pertama, pembangunan SDM; kedua, infrastruktur; ketiga, Perundang-undangan disederhanakan; keempat, penyederhanaan birokrasi dan kelima, transformasi ekonomi.

“Ada beberapa kemiripan fokus pidato pelantikan presiden dengan fokus APBN 2020. Namun saya berharap pemerintah lebih perhatian lagi pada masalah lingkungan dan energi ini mengingat Banggar DPR potong anggaran subsidi energi jadi Rp124,87 triliun di APBN 2020,” ujar Akmal.

Pembina Wilayah Sulawesi dari DPP PKS ini berharap kepada pemerintah periode ini, untuk mulai memikirkan masyarakat lebih detail dengan memperhatikan bagaimana daya belinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya sehingga berujung bagaimana kesejahteraannya. Pemerintah harus mulai menumbuhkan perekonomian yang signifikan dengan membangun peluang menampung bonus demografi rakyat Indonesia.

Menurut Andi Akmal Pasluddin, penguatan penyediaan energi dan lingkungan hidup tidak disinggung dalam Pidato Presiden Jokowi sehingga dapat menjadi sebuah titik awal kelemahan pengelolaan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News