Pemerintah Sebaiknya Mengakui Keberadaan Partai Lokal Papua

jpnn.com, JAKARTA - Tarik-menarik kepentingan elite politik membuat kerinduan rakyat Papua untuk bernaung di bawah satu partai lokal masih kandas. Pemerintah sebaiknya mengakui keberadaan partai politik (Parpol) lokal Papua. Hal tersebut penting untuk menghindari ekskalasi politik kebencian dan rasa ke-Indonesiaan menjadi luntur hanya karena persoalan sepele.
Hal tersebut disampaikan Senator Papua Barat, Filep Wamafma saat menyampaikan laporan Pansus Papua pada sidang Paripurna DPD RI, Kamis (12/12/2019) lalu.
Menurut Filep, rakyat Papua menghendaki keberadaan partai politik lokal. Rakyat Papau, kata Filep, juga menghendaki perubahan agar lepas dari ketertinggalan yang dialami selama ini.
Filep juga menyoroti berbagai persoalan pembangunan di hampir semua sektor, termasuk kasus-kasus yang timbul akibat konflik beberapa waktu lalu.
“Pansus meminta agar pemerintah dapat memperhatikan secara baik proses pembangunan yang terjadi di Papua. Ada begitu banyak persoalan yang menumpuk dan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Persoalan HAM, kasus perampasan tanah ulayat masyarakat, kesenjangan ekonomi dan ruang politik yang membuat rakyat Papua tidak mendapat tempat yang signifikan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Filep.(fri/jpnn)
Tarik-menarik kepentingan elite politik membuat kerinduan rakyat Papua untuk bernaung di bawah satu partai lokal masih kandas.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang