Pemilih Data Bermasalah Diminta Teken Surat Pernyataan
jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat langkah terobosan guna menyelesaikan 10,4 juta pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014. Yakni dengan meminta para pemilih menandatangani surat pernyataan.
Menurut Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, langkah ini dimaksudkan guna memastikan bahwa para pemilih tersebut bukan fiktif seperti yang dikhawatirkan sebagian kalangan selama ini.
“Jadi saat ini kita sedang menugaskan KPU daerah secara faktual membuktikan bahwa 10,4 juta itu tidak fiktif, dengan meminta pembuktian secara faktual yaitu lewat tanda tangan,” katanya di Jakarta, Senin (18/11).
Sayangnya saat ditanya bagaimana sekiranya jika para pemilih tersebut tetap belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) nantinya? Sigit belum dapat menjawab secara tegas. Karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang pemilu, pemilih harus memiliki NIK.
Solusi yang saat ini mungkin dapat ditempuh menurut Sigit, dengan melampirkan surat keterangan bahwa para pemilih tersebut tidak memiliki NIK. Atau juga bisa diselesaikan dengan bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan NIK.
“Hal ini menjadi penting. Karena yang menjadi persoalan, pemilih itu secara faktual ada dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Semestinya mereka kita fasilitasi sejak dini dan diselesaikan dari awal,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat langkah terobosan guna menyelesaikan 10,4 juta pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Direktur Indopol: Duet Marzuki-Risma Berpotensi Kalahkan Khofifah-Emil
- Sukarelawan Banuata Deklarasi Dukung ke Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng
- AMPG Sebut Qodari sedang Standup Comedy Komentari Golkar Bisa Jadi Brutus
- Menantu Jokowi Jadi Kader Gerindra dan Mau Maju Cagub Sumut, Andreas PDIP: Itu Urusan Dia
- Bobby Nasution Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab dan Kemandiriannya Ada di Dia
- Ahmad Syauqi Putra Wapres Ma'ruf Amin Siap Maju di Pilgub Banten