Pemprov DKI Kurangi Subsidi Tiket Transjakarta Rp 336 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mengurangi anggaran public service obligation (PSO) hingga Rp 336 miliar pada tahun ini.
Hal ini dibahas dalam rapat pembahasan Raperda APBD-Perubahan 2023, di Grand Cempaka, Bogor, Kamis (14/9) kemarin.
Pengurangan nilai PSO tersebut artinya berpengaruh pada subsidi tiket Transjakarta.
“Terkait dengan PSO, di perubahan turun Rp 336 miliar. Penurunan ini kami sudah hitung,” ucap Welfizon di lokasi.
Dia menjelaskan untuk 1 pelanggan Transjakarta nilai keekonomiannya atau yang harus dibayarkan oleh masyarakat ketika naik bus adalah Rp 15.000.
Saat ini ada 40 persen gratis yang dilayani oleh MikroTrans.
“Jadi, kami rata-rata pendapatan tiket per pelanggan itu kira-kira Rp 2.000, Pak. Subsidinya per sekali perjalanan itu kira-kira Rp 13.000,” jelasnya.
Adapun, pengurangan anggaran PSO untuk Transjakarta tersebut lantaran defisit yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov dan DPRD DKI Jakarta mengurangi anggaran public service obligation (PSO) hingga Rp 336 miliar pada tahun ini.
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Pemprov Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK
- Gegara Ini Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga