Pemprov Kedodoran, Selamat Tinggal SMA Gratis...
”Di awal itu kami sudah melakukan pendataan dengan menata sejumlah aset sekolah yang ada di 27 kabupaten dan kota,” jelas Aher –sapaannya– ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (9/1).
Selain itu, penataan kepegawaian Pemprov Jabar, baik struktural maupun nonstruktural, sudah dilakukan. Dengan begitu, secara teknis tinggal pelaksanaannya.
Aher tidak menampik bahwa alih kelola tersebut cukup berat. Sebab, peralihan itu juga berdampak pada status kepegawaian guru. Terlebih lagi, jumlah guru di Jabar saat ini terbilang besar.
Dia memerinci, setelah didata, ada 27.277 pegawai. Jumlah itu terdiri atas 24.292 guru, 473 pengawas sekolah, dan 2.512 tenaga administrasi sekolah.
Kesiapan menerima pengelolaan SMA/SMK juga diungkapkan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Kepala Dinas Pendidikan Sulut Gamy Kawatu mengungkapkan, biaya untuk keperluan operasional sekolah dianggarkan dalam BOS.
Namun, lanjut dia, bila ada tambahan kebutuhan yang tidak terdata sebelumnya, dapat dicari jalan keluar atas kesepakatan semua pihak melalui komite sekolah.
”Selama tak memberatkan orang tua maupun para murid, kami membolehkan ada tambahan biaya,” ujarnya. (wan/tim JPG/c11/kim)
Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemprov, resmi dilakukan mulai 1 Januari 2017.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan Ponpes Motivasi Indonesia Pengin Program SMKN Jateng Diterapkan Bagi Santri
- Ganjar Menjelaskan Komitmennya soal Sekolah Gratis di Seluruh Indonesia
- Ganjar Berkomitmen Hadirkan Sekolah Gratis se-Indonesia Seperti di Jawa Tengah
- DPRD Desak KJP Dialihkan ke Sekolah Gratis, Anak Buah Heru Bilang Begini
- Ganjar Bangun Sekolah Gratis di Daerah Terpencil Untuk Mudahkan Akses Pendidikan
- Ganjar Dorong Lulusan SMK Menjadi Tenaga Kerja Terampil dan Berdaya Saing