Penanganan Radikalisme Bukan Hanya Soal Aturan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset SETARA Institute Halili mengatakan penanganan radikalisme bukan hanya soal melarang pemakaian celana cingkrang dan cadar.
Dia menyebut pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu tepat sasaran menangani isu radikalisme tersebut.
Halili mengungkapkan itu di dalam diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
"Agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal pemakaian cadar atau celana cingkran," kata Halili, Minggu.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mempersempit ruang bagi kelompok-kelompok yang bersifat intoleransi. Tindakan itu, diyakini Halili mampu mengurangi tindakan radikalisme.
"Bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi," ucap dia.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat untuk mengurangi tindakan radikalisme.
Kemudian, pemerintah perlu juga meningkatkan peran aktor lokal dalam memajukan toleransi dan kerukunan.
Wacana tentang pelarangan celana cingkrang dan cadar di institusi negara menguat setelah muncul pernyataan dari Menteri Agama Fachrul Razi.
- Kepala BNPT Imbau Semua Jajaran Tetap Waspada dan Jaga Kondusivitas Jelang Lebaran
- Berantas Terorisme, BNPT Minta Masyarakat Menyaring Konten Radikalisme di Dunia Maya
- Tingkatkan Resiliensi PMI Hong Kong, BNPT RI Ajak Perkuat Nilai Kebangsaan dan Persatuan
- Deteksi Dini Penyebaran Radikalisme, BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siap Siaga
- HTI Ternyata Belum Tumbang, Ini Pengakuan Mantan Anggotanya
- Bamsoet Minta Para Guru Waspadai Penyebaran Paham Radikalisme di Sekolah