JPNN.com 
Penanganan Radikalisme Bukan Hanya Soal Aturan Pakai Cadar dan Celana Cingkrang
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset SETARA Institute Halili mengatakan penanganan radikalisme bukan hanya soal melarang pemakaian celana cingkrang dan cadar.
Dia menyebut pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu tepat sasaran menangani isu radikalisme tersebut.
Halili mengungkapkan itu di dalam diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Ibis Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
"Agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal pemakaian cadar atau celana cingkran," kata Halili, Minggu.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mempersempit ruang bagi kelompok-kelompok yang bersifat intoleransi. Tindakan itu, diyakini Halili mampu mengurangi tindakan radikalisme.
"Bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi," ucap dia.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat untuk mengurangi tindakan radikalisme.
Kemudian, pemerintah perlu juga meningkatkan peran aktor lokal dalam memajukan toleransi dan kerukunan.
Wacana tentang pelarangan celana cingkrang dan cadar di institusi negara menguat setelah muncul pernyataan dari Menteri Agama Fachrul Razi.
- Dedi Mulyadi Tanggapi soal Anak di Jabar Paling Tinggi Terpapar Radikalisme
- Temuan Densus 88: Jawa Barat Nomor 1 soal Paparan Radikalisme Anak
- Pakar Minta Masyarakat Waspada Radikalisme di Tengah Dinamika Media Sosial
- Cerita Eks Simpatisan ISIS di Riau Awal Mula Terpapar Radikalisme dari Medsos, Begini Kisahnya
- 34 Eks Teroris dan Penganut Radikalisme di Riau Tobat, Lepas Baiat ISIS Demi NKRI
- Kisah Febri Ramdani dan Perjuangan 300 Hari Mengeluarkan Ibunya dari Wilayah Kekuasaan ISIS
.jpeg)
