JPNN.com 
Penetapan Perwira TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah Sebuah Kemunduran
Jumat, 27 Mei 2022 – 20:38 WIB
Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar, Amril Hans. ANTARA/Ist.
Sebab, dalam mengatur pemerintahan, masyarakat, dan persoalannya yang makin kompleks, dibutuhkan kepemimpinan yang dapat mengerti dan memahami persoalan hingga di level paling bawah. (ant/fat/jpnn)
Penetapan pejabat TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah dikritik pengamat kebijakan publik Unhas Amril Hans. Dia menyebut langkah itu sebuah kemunduran.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Kepala Suku Ini Minta TNI-Polri Bertindak Tegas terhadap KKB
- Aburizal Bakrie Dukung TNI-Polri Menindak Tegas OPM
- Tanggapi Konflik TNI dan Polri, Wayan Sudirta DPR Ungkap Persoalan Mendasar
- Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Ketum DPP LDII: Wujud Aparat Negara Rawat Kebhinnekaan
- Mendagri Tito Tegaskan Pj Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatan jika Ingin Ikut Pilkada
- Pj Gubernur Agus Fatoni Rakor Bersama Mendagri Secara Virtual, Bahas Isu-Isu Strategis
