Pengakuan BNPB soal Data Pasien Covid-19 Sangat Mengkhawatirkan

Pengakuan BNPB soal Data Pasien Covid-19 Sangat Mengkhawatirkan
Ilustrasi Covid-19. Foto: diambil dari pixabay

Apalagi, kata legislator asal Sumatera Utara ini, sering sekali terbaca di media terkait adanya data dan kebijakan yang berbeda yang disampaikan pemerintah ke publik. Itu bahkan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI yang faktanya berdekatan secara geografis.

Selain itu, aturan-aturan hukum yang menjadi aturan pelaksana penanganan covid-19 dinilai juga agak sedikit terlambat. Akibatnya, pelaksanaan penanganannya menjadi terganggu. Hal tersebut tentu berimplikasi pada pendataan.

"Yang tentu membuat orang semakin ragu terhadap data yang ada adalah tidak adanya sanksi tegas bagi yang melanggar kebijakan pemerintah," tukas politikus yang baru-baru ini ditunjuk menjadi juru bicara Fraksi PAN DPR ini.

Saleh menjelasakan, pemerintah telah menetapkan social distancing, physical distancing, dan PSBB. Aturan ini sebetulnya baik jika semua menaati. Tetapi faktanya, kebijakan itu masih banyak yang dilanggar.

Maka, tidak heran jika banyak orang yang berkesimpulan bahwa mata rantai penyebaran virus corona sulit diputus. Hal ini sekali lagi tentu berimplikasi pada keabsahan data yang dimiliki pemerintah.

Keraguan terhadap data yang disampaikan didukung pula pada fakta bahwa rapid test dan pengujian kesehatan bagi masyarakat sangat terbatas. Jumlah orang yang dites sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Persebarannya juga tidak merata. Padahal, virus ini sudah ditemukan di hampir semua provinsi yang ada.

“Kita hanya bisa berharap agar pemerintah memperbaiki soal data ini. Data inilah yang kita harapkan menjadi dasar untuk menyusun peta penyebarannya. Peta ini dibutuhkan untuk menentukan langkah mengantisipasi dan menangani covid-19 secara baik," harap Wakil Ketua MKD DPR ini.

Untuk itu, Saleh mendesak Kementerian Kesehatan memberikan semua data yang dibutuhkan ke Gugus Tugas dan BNPB. Saat ini semua harus dibuka kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan berpartisipasi dan bergotong-royong dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini.(fat/jpnn)

Ketidaksinkronan mengenai data pasien covid-19 imbas dari komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News