Pengusaha Tolak Transformasi Batam dari Era FTZ ke KEK

Poin kedua, jika pemerintah benar-benar tidak mau mundur dengan niatnya mengubah Batam menjadi KEK, maka jangan dilakukan secara tergesa-gesa.

Penetapan KEK Batam dianggap sangat merugikan baik itu masyarakat maupun pengusaha yang berada diluar KEK enclave. Berdasarkan pengalaman yang ada, pengelolaan KEK sangat rumut dalam tata kelola kepabeanannya.

Dan poin terakhir adalah agar Batam yang sejak awal merupakan tanah milik pemerintah diubah menjadi daerah bersifat umum lainnya di Indonesia yang baru diberi fasilitas KEK.

Sedangkan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady menyatakan KEK itu memiliki berbagai fasilitas dan kemudahan baik itu fiskal dan non fiskal yang sama atau mendekati fasilitas serupa dari negara lain.

"Dan KEK itu harus terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan wilayah yang potensi sumber daya unggulan," ucapnya.

Ada banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh KEK. Contohnya adalah fasilitas perpajakan yakni tax allowance dan tax holiday.

Lalu ada kemudahan di bidang lalu lintas barang seperti pemasukan barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor.(leo)