Penjelasan Kepala BKN soal Pendataan Honorer K2 dan Non-K
Minggu, 02 Agustus 2020 – 07:14 WIB
Kepala perangkat daerah atau kepala unit lainnya (kepala sekolah, kepala puskesmas, dan lainnya) juga diminta tidak lagi mengangkat tenaga honorer sesuai Surat Edaran Mendagri No 814.1/169/51 tanggal 10 Januari 2013 perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer.
Dalam proses pendataan pegawal non ASN tersebut, Cecep Supriatin menegaskan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dilarang untuk memungut imbalan dalam bentuk apapun.
Data.pegawai non ASN ini harus diteken kepala perangkat daerah dan diserahkan paling lambat 4 Agustus 2020 pukul 15.00. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Selamat pagi honorer K2, berikut ini penjelasan Kepala BKN terkait masalah pendataan honorer K2 maupun nonkategori
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- Ratusan PPPK Ikut Orientasi, Sekda Titip Pesan, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Honorer jadi PPPK 2024: Pemkot Berkomitmen Tidak Ada Satu pun Tertinggal, Alhamdulillah
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Honorer K2 Meninggal Sesaat sebelum Penyerahan SK PPPK, Bagaimana Hak-haknya sebagai ASN?
- Honorer Lulusan SD/SMP Diangkat PPPK 2024, Keseriusan Pemda Diuji
- Banyak Honorer Tendik Tidak Masuk Pendataan BKN 2022, Ternyata Ini Penyebabnya