Penjualan Tiket MotoGP Dianggap Tak Beres, Gubernur NTB Harus Mengevaluasi

jpnn.com, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Gubernur Zulkieflimansyah diminta mengevaluasi para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika 2022.

Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi mengatakan permintaan evaluasi ini muncul setelah banyak ditemui persoalan saat penyelenggaraan MotoGP berlangsung.

Mulai dari penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan dan penumpang telantar hingga mahalnya penjualan kamar hotel.

“Sistem penjualan tiket yang tidak beres, banyak masyarakat kena tipu oleh oknum, sampai sekarang belum jelas pengembalian uang mereka,” ujar dia kepada wartawan di Mataram, Selasa (22/3).

Menurut legislator yang berasal dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah, apabila dari hasil evaluasi ditemukan ada yang tidak beres, Gubernur NTB berwenang mengambil tindakan.

“Tentunya Gubernur punya otoritas misalkan merotasi pimpinan OPD," kata dia.

Satriawandi menilai antara OPD dan stakeholder yang ada kurang dalam melakukan koordinasi, sehingga terjadi masalah di lapangan. Salah satu contoh persoalan kamar hotel.

"Bayangkan sebanyak 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking,” kata dia.