Penting, Kemendagri Mengingatkan Daerah Soal Penyederhanaan Birokrasi
Dalam pertemuan muncul pertanyaan dari beberapa daerah, apakah dimungkinkan ada kebijakan perpanjangan waktu penyederhanaan birokrasi pemda?
Menanggapi hal tersebut Akmal menegaskan pelantikan paling lambat akhir Desember 2021.
Hal tersebut sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo, sebagaimana dituangkan dalam PermenPAN-RB Nomor 17/2021.
Dasar kebijakan itu hingga saat ini tidak ada perubahan.
Kemendagri bekerja sama dengan KemenPAN-RB terus mengupayakan agar pertimbangan teknis bagi beberapa daerah yang belum mendapatkannya, dapat diberikan pada Kamis (30/12) atau paling lambat Jumat pagi (31/12).
Dengan demikian proses pelantikan masih memungkinkan dilakukan tepat waktu.
“Seluruh daerah agar menyiapkan pelantikan jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi Pemda. Kami segera menyampaikan pertimbangan dan persetujuan tersebut dengan memanfaatkan media teknologi informasi," ucapnya.
Akmal secara khusus mengapresiasi daerah yang telah menindaklanjuti hingga tuntas penyederhanan birokrasi pemda.
Kemendagri mengingatkan daerah soal penyederhanaan birokrasi, Dirjen Otda bilang begini.
- Ratusan Pejabat Daerah ini Dimutasi
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya
- Kemendagri Sosialisasi Sistem Informasi bagi Aparatur Kesbangpol dan Ormas se-Pulau Papua