Perpres Terkait ISPO Bakal Rampung Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) membutuhkan konsolidasi antar pelaku usaha, petani, dan pemerintah.

Langkah ini diambil supaya implementasi ISPO bisa berjalan baik di lapangan serta mendorong peningkatan daya saing industri sawit di pasar global.

Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdalifah Machmud mengungkapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) bisa rampung pada Mei 2018.

“Saat ini masih dalam tahap legal aspek di Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan perpres bisa keluar pada semester tahun ini,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan kelembagaan ISPO. “Nantinya ada lembaga independen yang mengurusi ISPO. Dulunya ISPO diatur dalam permentan, sekarang kita naikin ke Perpres,” ujar Musdalifah dalam Diskusi ISPO dan Keberterimaan Pasar Global yang diadakan Majalah Sawit Indonesia di Jakarta.

Menurutnya, Presiden Jokowi selama ini telah meyakinkan kepada instansi lain bahwa komoditas sawit ini penting untuk negara bukan hanya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

“Di tingkat antar menteri saat ini sedang ada perbaikan setelah ada masukan dari para stakeholder. Saat masih dalam tahap konsolidasi antar menteri,” terangnya.

Dalam revisi ISPO, katanya, ada satu prinsip yang ditambahkan yakni dalam aspek transparansi.