Persoalan Tunjangan Guru Sampai ke Istana
Mendikbud Di-SMS Ibu Negara soal Masalah di Maluku
Minggu, 12 Agustus 2012 – 07:52 WIB
’’Pemkab atau pemkot jangan menahan uang tersebut. Segera cairkan kepada guru yang memang sudah berhak,’’ kata dia.
Meskipun belum mengeluarkan kebijakan strategis pencairan TPP yang baru, Kemendikbud sejatinya sudah mengendus penyebab macetnya pencairan TPP. Yaitu, banyaknya guru bersertifikat yang tidak mengantongi SK beban mengajar 24 jam pelajaran per pekan.
Itu membuat pemkab atau pemkot tidak mau mengambil resiko memaksakan pencairan. Sebab, buntutnya bisa ke proses hukum karena merupakan bentuk pelanggaran aturan. Celakanya lagi, ada pemkab atau pemkot yang memilih tidak mau mengucurkan TPP untuk sebagian guru saja. Ini dilakukan untuk menghindari konflik antarguru.
Nuh mengaku prihatin dengan kasus mampetnya pencairan TPP ini. Sebab, saat ini sudah masuk bulan ke delapan. Itu artinya sudah ada dua kali tahapan pencairan TPP yang terhambat. Yaitu, triwulan pertama dan triwulan kedua periode 2012. Nuh juga menjelaskan, ada laporan bahwa tunjangan guru daerah khusus juga belum dicairkan ke para guru.
JAKARTA – Persoalan mampetnya pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) akhirnya masuk juga ke lingkungan istana presiden. Menteri Pendidikan
BERITA TERKAIT
- Alumni USAHID Luncurkan Program Orang Tua Asuh
- 31 Industri dari China Jadi Partisipan Business Matching 2024, Pendidikan Vokasi Berpeluang
- Tingkatkan Literasi, Lotte Mall Membangun Perpustakaan Sekolah di Jakarta
- SIS Preschool Sedayu City Usung Kurikulum Berbasis Riset, Perkuat STEAM
- Kreasi Sampah di SDN Sawah Baru 01 Demi Bumi Lestari
- Mau Kuliah Sambil Kerja? Yuk di UHAMKA