Pertemuan Airlangga-Puan Membuka Jalan Lebar Koalisi Golkar dan PDIP di Pilpres 2024
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menilai rencana pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sabtu (8/10), merupakan langkah bagus untuk memperkuat konsolidasi bagi kedua partai.
Dia mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh ini sangat memungkinkan untuk menarik gerbong koalisi KIB, yang dimpin oleh Partai Golkar untuk menjalin blok koalisi politik yang lebih besar dengan PDI Perjuangan.
“Kondisi ini memungkinkan karena kedua partai yang ada dalam koalisi tersebut, PAN dan PPP juga memiliki pengalaman bersama sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi saat ini,” kata Nyarwi dalam keterangannya, Jumat (7/10).
Dosen Komunikasi Politik Fisipol UGM itu menyebut Puan dan Airlangga merupakan dua sosok yang memiliki rekam jejak yang bagus dan menonjol di antara para pimpinan partai politik di Indonesia saat ini.
Pertama, kata dia, keduanya sama-sama pernah memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan sebagai menteri koordinator.
Puan pernah menjadi menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK) di periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi.
Airlangga Hartarto bahkan sampai saat ini masih menjadi menteri koordinator bidang perekonomian Pemerintahan Presiden Jokowi.
Kedua, lanjut dia, keduanya juga sama-sama pernah berpengalaman sebagai anggota maupun pimpinan di DPR. “Mbak Puan sekarang merupakan ketua DPR,” katanya.
Pertemuan Airlangga Hartarto dan Puan Maharani disebut-sebut bisa membuka jalan lebar koalisi Partai Golkar dan PDIP di Pilpres 2024.
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- Jepang Tertarik Belajar dari Indonesia Soal Pengembangan Start-Up E-Commerce
- Jalan Politik Gibran: Mengubah Hinaan Menjadi Kekuataan
- Menko Airlangga Resmi Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran