Pilkada Langsung Disebut Bisa Menekan Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - ‎Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung bisa menekan korupsi. Sebab pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

"Karena bertanggungjawab kepada rakyat maka proses pemerintahannya itu harus akuntabel, harus transparan," kata Nico di Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (13/9).

‎Nico mengungkapkan dengan mekanisme yang akuntabilitas maka rakyat tahu apakah kepala daerah itu memberikan suatu perubahan ketika memimpin. Hal ini berbanding terbalik apabila pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Kalau lewat DPRD prosesnya itu sangat elitis, tertutup. Kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan di belakang sidang-sidang itu, dibalik proses-proses yang formal. Sementara kalau mekanisme proses akuntabilitas ke rakyat, kita tahu misalnya menjanjikan adanya perbaikan jalan, terlihat itu sudah ada perbaikan atau tidak," tuturnya.

Nico mengakui tidak tertutup kemungkinan ada kepala daerah yang terbebani dengan biaya politik yang mahal. Sehingga mereka berupaya untuk melakukan segala cara untuk mencari sumber pendanaan.

Namun menurut Nico, hal itu bisa ditanggulangi. Dengan cara melakukan perbaikan sistem pilkada secara langsung. ‎Langkah ini, kata dia, akan menekan dorongan untuk melakukan korupsi.

"Tapi ke depan dengan perbaikan sistem pilkada langsung misalnya dengan membuat pilkada secara serentak, membatasi pengeluaran kampanye, memperpendek proses-prosesnya, membuka proses dalam kandidasi sehingga orang tidak perlu membayar ke partai, itu saya kira biaya politik akan jauh lebih turun. Sehingga kemudian dorongan untuk korupsi itu bisa ditekan," tandasnya.‎ (gil/jpnn)