PKS Sesalkan Sikap Diamnya Demokrat

Menurut Selamat, membiarkan DPS dan DPT carut marut justru akan menimbulkan persoalan baru. Yakni membuka peluang terjadinya sengketa pilkada. “Pasangan manapun yang akan menang, maka rentan digugat. Sedangkan berapa banyaknya jumlah pemilih di Jakarta, kami ikut pada hasil penetapan Mendagri,” tambah dia.

Sementara Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Lulung Lunggana mengatakan, data fiktif dalam pilkada bisa membahayakan kelangsungan demokrasi. Karena itu, sedini mungkin harus dicegah sekuat tenaga. “Kami mengajak semua pihak terlibat membenahi masalah daftar pemilih yang carut marut. Jangan hanya diam,” tegasnya.

Pria yang juga tokoh mayarakat Tanah Abang itu mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Bahkan persoalan tersebut tengah menjadi sorotan bagi sebagian besar politisi di gedung DPRD DKI. Dewan akan mendesak KPU DKI Jakarta menunda penetapan DPT yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 26 Mei. Sebab data yang ada saat ini masih membutuhkan perbaikan secara signifikan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda berjanji segera memanggil KPU DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI. “Komisi A telah membuat surat pada KPU untuk menunda penetapan DPT, hingga masalah tersebut rampung,” pungkasnya. (rul/wok)