Politikus PDIP Ini Dukung Partai Dipasok APBN, tapi...
jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan dana untuk partai politik yang bersumber dari APBN sebaiknya dilakukan jika keuangan negara sudah kuat.
Mengalokasikan dana parpol dalam kondisi APBN yang terbatas menurut Budiman Sudjatmiko akan mendapat respon negatif dari masyarakat.
"Pendanaan partai politik melalui APBN juga merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah para kader partai tergelincir dalam tindakan melawan hukum dan memperburuk citra institusi partai. Tapi harus juga diperhatikan kecukupan anggaran," kata Budiman Sudjatmiko, Rabu (11/3).
Pemberian dana untuk partai politik dari APBN, lanjutnya, harus disertai dengan syarat ada pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan antara lain tunjangan reses dan aspirasi yang diterima oleh anggota partai yang duduk di DPR dan DPRD.
"Secara pribadi saya bersedia jika potongan tersebut mencapai 50 persen dari tunjangan yang saya terima dan diberikan dengan syarat pelembagaan. Ada jaminan penggunaan anggaran tersebut dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Dia jelaskan, dana untuk partai politik ditujukan bukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan politik dalam rangka Pilkada, pemilu legislatif dan agenda internal partai.
"Dana tersebut harus digunakan untuk melakukan pendidikan politik warga negara, menanamkan nilai-nilai kejuangan, kebangsaan, memupuk jiwa kenegarawanan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat, sehingga daya jangkaunya lebih luas tidak terbatas pada kader partai," sarannya.
Selain itu ujarnya, dana untuk partai politik diberikan kepada partai yang dengan sungguh-sungguh melakukan rekruitmen kader secara bertahap dan terukur, pendataan anggota secara berkala, dan mampu mengumpulkan iuran anggota.
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan dana untuk partai politik yang bersumber dari APBN sebaiknya dilakukan jika
- Kantor Advokat Pieter Ell Siap Bantu KPU Hadapi PHPU Pileg 2024 di MK
- Gaung RPP Manajemen ASN Senyap, Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Tidak Pasti?
- Lihat Langsung CCTV, Keluarga Brigadir RA Datangi TKP di Mampang
- Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakpus Tata Area Taman Jalur Hijau Jati Pinggir
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi