Politikus PKB Minta Gubernur BI Tak Ikuti Resep IMF

Politikus PKB Minta Gubernur BI Tak Ikuti Resep IMF
Bank Indonesia. Foto: Ilana Adi Perdana/Jawa Pos.Com/JPNN

"Kita perlu belajar dari sejarah 1998, Argentina dan Yunani. Apalagi kepentingan IMF sebetulnya hanya satu: memastikan lembaga keuangan dan perbankan bisa membayar dan tidak peduli pada pengentasan kemiskinan," kata anggota Fraksi PKB itu.

Setelah ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Perry berjanji akan mendorong perekonomian Indonesia sehingga peran bank sentral tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Akan tetapi, untuk menepati janjinya itu, BI disebut perlu diberi mandat yang jelas dalam hal mendorong percepatan pembangunan.

Karena itu, kata Perry, pihaknya akan secepatnya mengajukan revisi atas Undang Undang tentang BI tahun 1999 agar mendapat kewenangan tersebut.

Berdasarkan UU yang ada selama ini, peran BI hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi sehingga dibatasi untuk mendorong percepatan pembangunan.

Dia menyebut, salah satu instrumen yang bisa digunakan BI untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang berkaitan dengan dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi antara makroekonomi dengan mikroekonomi.

Kendati bukan hal baru dan sudah diterapkan di Indonesia sejak krisis keuangan melanda Asia pada 1997/1998, istilah ini di tingkat internasional relatif baru menjadi perhatian dan banyak didiskusikan beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi XI DPR Faisol Riza angkat suara soal wacana Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengikuti resep International Monetary Fund (IMF)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News