Politikus PKB Minta Gubernur BI Tak Ikuti Resep IMF

"Kita perlu belajar dari sejarah 1998, Argentina dan Yunani. Apalagi kepentingan IMF sebetulnya hanya satu: memastikan lembaga keuangan dan perbankan bisa membayar dan tidak peduli pada pengentasan kemiskinan," kata anggota Fraksi PKB itu.
Setelah ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Perry berjanji akan mendorong perekonomian Indonesia sehingga peran bank sentral tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Akan tetapi, untuk menepati janjinya itu, BI disebut perlu diberi mandat yang jelas dalam hal mendorong percepatan pembangunan.
Karena itu, kata Perry, pihaknya akan secepatnya mengajukan revisi atas Undang Undang tentang BI tahun 1999 agar mendapat kewenangan tersebut.
Berdasarkan UU yang ada selama ini, peran BI hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi sehingga dibatasi untuk mendorong percepatan pembangunan.
Dia menyebut, salah satu instrumen yang bisa digunakan BI untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan kebijakan makroprudensial.
Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang berkaitan dengan dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi antara makroekonomi dengan mikroekonomi.
Kendati bukan hal baru dan sudah diterapkan di Indonesia sejak krisis keuangan melanda Asia pada 1997/1998, istilah ini di tingkat internasional relatif baru menjadi perhatian dan banyak didiskusikan beberapa waktu terakhir.
Anggota Komisi XI DPR Faisol Riza angkat suara soal wacana Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengikuti resep International Monetary Fund (IMF)
- WDR 2025, Cak Imin: Ayo Membudayakan Berolahraga
- Bakal Pimpin PKB Bali, Ahmad Iman Sukri Diajak Cak Imin Sowan Kiai di Tapal Kuda
- Gus Imin Berhalalbihalal dengan Kiai Azaim dan Nyai Ju di Sukorejo
- PKB & BIEN Menggelar Diskusi soal Masa Depan Perlindungan Sosial Indonesia
- Sepakat dengan IMF, Ekonom Bank Mandiri Sebut Indonesia Salah Satu Pusat Ekonomi Dunia
- IMF Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh di Bawah 5%, Ekonom Bilang Begini