Politisi di Melbourne Janji Batasi Ruang Gerak Orang Dicurigai Teroris
Permohonan polisi ini akan dimudahkan oleh pengadilan jika orang yang bersangkutan telah dibatalkan paspornya dengan alasan terkait terorisme.
Oposisi di negara bagian Victoria mengusulkan surat perintah pengadilan itu dapat mencakup: perintah untuk tetap berada di alamat tertentu, dikenakan jam malam, dan wajib lapor.
Selain itu, wajib memakai alat pemantau elektronik, ikut konseling dan deradikalisasi serta rehab narkoba atau alkohol, dilarang mendatangi daerah tertentu seperti pusat kota, tak menggunakan HP dan internet, serta tak berkomunikasi dengan orang lain yang dicurigai.
Juru bicara oposisi Robert Clark mengatakan usulan UU ini akan mengatasi celah hukum yang ada.
"Pembatasan ini perlu diterapkan ketika seseorang mengalami radikalisasi terhadap kekerasan," katanya.
Dia mengatakan, memiliki pandangan yang dianggap radikal atau ekstrim saja tidak cukup. Harus ada bukti bahwa orang itu mengalami radikalisasi untuk berbuat kekerasan.
Menurut Guy, surat perintah pengadilan tersebut merupakan rekomendasi pokok dari evaluasi UU terorisme di Victoria, setelah terjadinya peristiwa pengepungan di Brighton.
Saat itu, seorang pria bersenjata menyandera seorang wanita, membunuh seorang warga dan melukai tiga polisi sebelum ditembak mati.
- Dunia Hari Ini: Indonesia Kalah Melawan Irak Dalam Piala Asia U-23
- Orang Utan Sumatra, Hewan Liar yang Bisa Mengobati Dirinya Sendiri dengan Tanaman Obat
- Dunia Hari Ini: Jalan Raya di Guangdong Runtuh, 24 Orang Tewas
- Banyak Pekerja Start-Up yang Belum Tahu Haknya Sebagai Buruh
- Dunia Hari Ini: Ratusan Ribu Buruh Indonesia Turun ke Jalan Rayakan May Day
- Dunia Hari Ini: Aktivitas Gunung Ruang Kembali Meningkat