PPP Ingatkan Kader Tak Umbar Komentar soal Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kader-kadernya agar tidak mengeluarkan pernyataan ataupun komentar untuk menanggapi konflik yang terjadi di Partai Golkar. Partai berlambang Ka’bah itu juga mengingatkan kader-kadernya untuk tidak menanggapi pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno  yang meminta kepolisian tidak mengeluarkan izin bagi Golkar untuk musyawarah nasional (munas) di Bali.

Seruan itu disampaikan Ketua DPP Isa Muchsin, menanggapi adanya politikus partainya yang menuding Menkopolhukam Tedjo Edhy tak memahami konstitusi dan sengaja mencampuri urusan internal Golkar. Menurut Isa, partainya tidak pernah memerintahkan kader mengomentari persoalan Golkar.  "Ada yang mengatasnamakan PPP, mereka itu bodong," kata Isa, Kamis (27/11).

Isa menegaskan, PPP tak pernah ikut-ikutan urusan partai politik lain. Merujuk pada pasal 12 huruf c Undang-Undang nomor  2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka parpol memiliki hak  mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Karenanya, Isa menyebut rekannya sesama politikus PPP yang mengkritik menkopolhukam terkait persoalan Golkar jelas tak memahami aturan.  "Cobalah baca ketentuan Undang-undang. Jadi memang begitu kalau organisasi ilegal nggak paham aturan," ujar mantan Sekjen PB PMII ini menyindir pihak yang mengatasnamakan PPP.

Dia pun mengatakan, posisi pernyataan menkopolhukam  hanya sebatas imbauan dengan alasan keamanan. Menurut dia, hal itu wajar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MenkopolhuKam. "Tugas menkopolhukam ya salah satunya mengkoordinir masalah keamanan di samping tugas lainnya," papar Isa.

Sebelumnya, politikus PPP, Fernita Darwis menganggap Edhy tak mengerti konstitusi. Menurut Fernita, permintaan Tedjo ke polisi untuk tak memberi izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali jelas  bertentangan dengan Pasal 28E Ayat 3, UUD 1945.(boy/jpnn)