PPPK Bergembira, Ada yang Tak Disangka terkait Gaji

jpnn.com, JAKARTA - Para honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) yang sudah diangkat resmi menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kini tidak bisa seenaknya bekerja.
Seperti PNS, semua PPPK juga harus mengikuti aturan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin mengungkapkan, begitu menjadi PPPK, ada banyak aturan yang harus ditaati.
Terutama tidak boleh terlibat dalam politik praktis, bergabung atau mendukung organisasi terlarang atau ormas yang tidak berbadan hukum, melakukan tindakan KKN, bolos kerja, dan aturan lainnya.
Semua ketentuan itu menurut Saifudin, dijelaskan secara gamblang oleh pejabat Pemda terkait.
"Kemarin (8/2), usai teken kontrak kerja, 177 guru PPPK mendapatkan arahan dari kepala Dinas Pendidikan tentang apa saja tugas dan tanggung jawab kami. Termasuk sanksi bagi PPPK yang melanggar aturan," kata Saifudin kepada JPNN.com, Selasa (9/2).
Dia menyebutkan, pemberian sanksi bagi PPPK terdiri dari tiga tahapan sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, yaitu:
1. Sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.
PPPK selain mendapatkan gaji dan tunjangan setara PNS, mereka juga harus siap dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran.
- Heru Budi Atur Jam Kerja ASN selama Bulan Ramadan, Berikut Perinciannya
- Begini Mekanisme Seleksi PPPK Guru 2023, P1 Tanpa Penempatan Bisa Bergembira
- Jika Usulan Formasi PPPK Guru 2023 Minim, Kemendikbudristek Siap Mengisi, Gaji dan Tunjangan Aman
- Prof Nunuk Sebut 62.465 P1 Tanpa Penempatan Dituntaskan di PPPK 2023, Ada Sistem Baru
- 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Minta Ijazah SMA Diakomodasi, Jokowi Kumpulkan Petinggi Negara, Ada Kabar Baru Apa?
- Ini SE MenPAN-RB Aturan Jam Kerja ASN selama Ramadan 1444 H