Prabowo Larang Menteri Bikin Proyek Mercusuar, Bagaimana Nasib IKN?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tanda tanya setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melarang para menterinya di Kabinet Merah Putih membuat proyek mercusuar.

"Sebab, proyek IKN tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, bahkan cenderung membebani APBN," kata Jamiludin Ritonga kepada awak media, Kamis (24/10).

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menganggap pembangunan IKN terkesan sebagai bagian proyek gagah-gagahan era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Jamiluddin juga menilai pembangunan IKN lebih beraroma gengsi. Dia menganggap Jokowi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat ibu kota negara yang modern.

"Kemampuan anggaran untuk itu sangat tidak memadai. Namun, Jokowi terkesan tetap memaksakan agar IKN terwujud," kata dia.

Jamiluddin pun menduga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal memangkas anggaran pembangunan IKN setelah adanya pernyataan Prabowo tersebut.

"Karena itu, Bappenas layak menilai kembali kelayakan pembangunan IKN. Bila IKN dinilai hanya proyek mercusuar maka selayaknya Bappenas menyingkirkannya, karena hal itu tak sejalan dengan arah pembangunan yang diinginkan Prabowo," kata Jamiluddin.

Sebelumnya, Prabowo mengarahkan menterinya agar tak ada proyek mercusuar di masa pemerintahannya karena dia ingin mewujudkan swasembada pangan dan energi di Indonesia.