Program Susu Gratis Sukses di Banyak Negara, Apa Resepnnya?
Oleh: Moh. Teguh Saputra
jpnn.com - Pembagian susu gratis yang digagas oleh Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) menuai polemik panjang bahkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran dinyatakan melanggar hukum.
Namun, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan masalah tersebut. Lebih penting daripada itu, tulisan ini akan mengelaborasi perihal seberapa penting dan seberapa strategis program ini.
Dengan mengusung gagasan pembagian susu gratis ini, Gibran tidak hanya berfokus pada aspek pemberian nutrisi kepada anak-anak, tetapi juga memandangnya sebagai langkah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan generasi penerus bangsa.
Beberapa negara telah lebih dulu melaksanakan program serupa, dan keberhasilan mereka memberikan contoh positif yang dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di Indonesia.
Sekitar 76 negara di dunia telah menerapkan program makan siang dan pembagian susu gratis, memberikan manfaat kepada lebih dari 400 juta anak.
Negara-negara seperti Meksiko dan Tiongkok menjadi teladan dalam kesuksesan implementasi program ini.
Meksiko, misalnya, telah menjalankan kebijakan ini sejak tahun 1929, sementara Tiongkok memulainya pada tahun 2000.
Kedua negara tersebut berhasil memberikan dampak positif terhadap gizi anak-anak dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa investasi ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
- Prabowo Berikan Amnesti ke 44 Ribu Narapidana, Ada Tahanan Politik hingga Narkotika
- Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Deddy Singgung Prinsip Kedaulatan Rakyat
- Soal Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Sikap PDIP Begini, Sebut Parpol yang Ambil Jalan Pintas
- HUT ke-57, Kadin DKI Berikan Makan Sehat dan Bergizi Gratis
- Ridwan Kamil Bantah Diperintah Prabowo Tidak Menggugat Hasil Pilkada
- PAN Sambut Positif Usul Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD