Puan: Harus Jujur, Jangan Kondisi COVID-19 Sudah Bahaya Baru Koordinasi

jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk transparan menyajikan data terkait COVID-19.
Dia menilai penyajian data yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya agar tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi serta antisipasi. Jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7).
Puan mengatakan hal itu usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Puan menilai koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19.
Dia tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19.
Puan mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
"Susun APBD yang prorakyat, prokesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian pada 2022," ucapnya.
Puan mengingatkan pemerintah untuk jujur, jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya baru berkoordinasi.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- May Day 2025, Puan Maharani Bicara Perjuangan Menyejahterakan Buruh
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024