Puan: Harus Jujur, Jangan Kondisi COVID-19 Sudah Bahaya Baru Koordinasi
jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk transparan menyajikan data terkait COVID-19.
Dia menilai penyajian data yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.
"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya agar tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi serta antisipasi. Jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/7).
Puan mengatakan hal itu usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Puan menilai koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19.
Dia tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19.
Puan mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
"Susun APBD yang prorakyat, prokesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Hilangkan hal yang tidak prioritas dan harus mengantisipasi ketidakpastian pada 2022," ucapnya.
Puan mengingatkan pemerintah untuk jujur, jangan kondisi COVID-19 sudah bahaya baru berkoordinasi.
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- Jaga Hati
- Pemerintah Siap Blokir Gim yang Mengandung Kekerasan
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI