Puan Tegaskan Perlunya Dukungan untuk Transisi Energi Bersih di Negara Berkembang

jpnn.com, NUSA DUA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang.
Hal ini ditegaskan Puan dalam pidatonya di sidang pembukaan IPU yang dihadiri Presiden Jokowi.
“Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi,” kata Puan, Selasa (22/3)
Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu juga mengajak agar sidang ke-144 IPU meminta agar anggota parlemen dunia yang hadir membuat komitmen dan aksi guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim.
“Kita tidak cukup hanya membuat komitmen dan kesepakatan internasional. Namun kita perlu menterjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata di dalam negeri. Parlemen memainkan peran kunci untuk hal tersebut,” tegas Puan.
Pernyataan Puan ini selaras dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka secara resmi sidang ke-144 IPU pada Minggu (20/3) malam.
Menurut Jokowi, hal yang sering dilakukan, sering dibicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global tetapi aksi lapangannya belum kelihatan.
Misalnya transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) serta dari energi batubara masuk ke renewable energi.
Menurut Jokowi, hal ini kelihatannya mudah tetapi dalam praktiknya adalah sesuatu yang sangat sulit di lapangan, utamanya bagi negara-negara berkembang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya dukungan untuk transisi energi di negara berkembang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- May Day 2025, Puan Maharani Bicara Perjuangan Menyejahterakan Buruh
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Hashim Tegaskan Komitmen Indonesia Untuk Transisi Energi
- PGE Raih Pendapatan USD 101,51 Juta di Kuartal I 2025, Dorong Ekosistem Energi Berkelanjutan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024