Publik Harus Aktif Awasi Pemilu di Tengah Isu Ketidaknetralan Aparat

Semisal pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo-Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, Prabowo-Gibran,” ujar Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya.

Julius menambahkan pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelas mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu.

Menurut dia, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Joko Widodo terus menggunakan semua kekuataan untuk memenangkan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya, baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali, Medan, dan lainnya.

Jalankan Tugas

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa Bawaslu sudah dibiayai negara triliunan rupiah, namun belum bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya seperti diharapankan publik.

“Saat di mana banyak baliho bertebaran, dengan ukuran sangat besar dan dengan jumlah yang sangat massif, mestinya dapat jadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya. Yakni pengawasan atas pengadaan, pemasangan dan peletakan baliho dimaksud,” kata Ray, Senin (13/11).