Rabu, Megawati Minta Laporan 33 DPD PDIP

JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rabu (15/7), di Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan. Rapat akan dibuka dengan pengarahan dari Ketua Umum PDIP Hj Megawati Soekarnoputri dan Ketua Deperpu HM Taufiq Kiemas. Rakernas diikuti oleh seluruh Ketua DPP, Deperpu, Badan Pemenangan (BP) Presiden pada pilpres lalu, dan pengurus 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia.

"Rakernas itu juga akan melakukan pembahasan secara mendalam seputar pemilu presiden 8 Juli lalu, di antaranya adalah evaluasi dari BP Presiden, laporan pilpres oleh 33 DPD seluruh Provinsi," ujar Pejabat Sekjen PDI Perjuangan, Mangara Siahaan, dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN, Senin (13/7). Dia menjelaskan, penekanan utama agenda dalam Rakernas kali ini adalah evaluasi partai terkait proses dan pelaksanaan pilpres 8 Juli lalu, serta memperkuat soliditas partai agar jajaran partai di seluruh tingkatan tetap berada di satu jaring komando.

"Rakernas diadakan untuk mensikapi secara keseluruhan proses dan prosedur pilpres 2009 8 Juli lalu. Selama ini PDI Perjuangan bertekad untuk dapat mewujudkan pilpres yang, sekurang-kurangnya, sama demokratisnya dengan Pilpres 2004, atau bahkan lebih baik," ungkapnya. Dalam pandangan PDI Perjuangan, jelas Mangara Siahaan, kualitas demokrasi dalam pilpres tidak hanya dari hasil nominal peroelahn suara, tapi juga sangat ditentukan oleh proses dan prosedur demokrasi itu, hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Informasi dan Komunikasi, Daryatmo Mardiyanto, juga menekankan, soliditas internal partai hingga ke tingkat akar rumput merupakan fondasi utama untuk merumuskan sikap partai ke depan. "Dan bagian yang tak terpisahkan dari upaya membangun sistem politik nasional yang berbasis partai politik yang kuat, mandiri, dan demokratis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, seperti yang diamanatkan konstitusi," katanya.